Sep 23, 2019 · Sebentar lagi Republik Indonesia akan memiliki KUHP atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana Karya Anak Bangsa, menggantikan KUHP Penjajah Belanda. Namun, penolakan datang dari berbagai kalangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NA RUU KUHP) merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah mengenai pengaturan substansi tertentu dalam RUU KUHP. Secara teknis, penyusunan ini untuk memenuhi persyaratan pembahasan rancangan suatu undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat yang telah masuk Program Legislasi Nasional 2015 - 2019. Amandemen KUHP : Alternatif (Lain) Perubahan Hukum … seperti halnya revisi perundang-undangan pada umumnya, yaitu dengan undang-undang (dalam hal yang akan direvisi adalah undang-undang). Dengan metode ini, berbagai permasalahan yang selama ini timbul atau akan timbul dengan pembaruan dapat diminimalisir. Pembaruan KUHP melalui pembuatan KUHP baru (rekodifikasi) akan menyulitkan masyarakat untuk Setelah 73 Tahun, Revisi Undang-Undang KUHP Akhirnya ... Selanjutnya Menkumham Yasonna mendatangani berita acara penyepakatan Revisi KUHP untuk di bawa ke rapat paripurna DPR pada 24 September 2019 ini. Yasonna mengatakan, hasil revisi UU KUHP ini akan disahkan dan ini akan mengubah produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang telah berlaku dan diterapkan di Indonesia selama 73 Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko ...
(Baca: DPR dan Pemerintah Siap Sahkan Rancangan KUHP meski Banyak Penentangan) Meski sudah hampir disahkan, masih banyak pasal yang menjadi perdebatan dan menuai kritik dari banyak elemen masyarakat. Beberapa pasal dalam RKUHP dinilai berpotensi mengancam kebebasan sipil, melanggar ranah privat warga negara dan tidak berpihak pada kelompok … Inilah Pasal-pasal Aneh RUU KUHP 2019: Ayam Ganggu ... Sep 24, 2019 · Inilah Pasal-pasal Aneh RUU KUHP 2019: Ayam Ganggu Tetangga, Warga Bisa Didenda 10 Juta. BANGKAPOS.COM -- Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2019, menuai pro dan kontra. Kontroversi mewarnai sejumlah pasal aneh dalam RUU KUHP 2019 tersebut. Untuk itu perlu ada pengkajian yang lebih mendalam … News | Ini Pasal-pasal Revisi KUHP yang Jadi Sorotan Sep 19, 2019 · AKURAT.CO, DPR RI bersama Pemerintah telah menyetujui Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Kendati demikian, ada beberapa pihak yang menilai bahwa Revisi KUHP tersebut belum bisa disahkan, karena terdapat Pasal-Pasal karet yang dapat merugikan banyak pihak. Menaker: Draf Revisi UU Ketenagakerjaan yang Beredar di ...
Jadi Kontroversi & Jokowi Tunda RUU KUHP, RUU yang Lain? Sep 21, 2019 · Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai kisruh rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP). Rencana parlemen mengesahkan payung hukum tersebut menuai protes keras dari sebagian kalangan. Pasalnya, ada beberapa pasal … ICJR | Rancangan KUHP Presiden Joko Widodo dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 menyatakan telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR RI agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan DPR pada periode ini. Presiden Jokowi Tolak Tuntutan untuk Cabut UU KPK Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi tuntutan masyarakat yang menolak UU KPK hasil revisi. Penolakan revisi UU KPK juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah pada hari ini, Senin (23/9/2019). "Enggak ada (penerbitan perppu)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Pemerintah dan DPR Sepakati Semua Poin di Revisi KUHP ...
Denda-Denda dalam Pasal Kontroversial RUU KUHP 2019
Selanjutnya Menkumham Yasonna mendatangani berita acara penyepakatan Revisi KUHP untuk di bawa ke rapat paripurna DPR pada 24 September 2019 ini. Yasonna mengatakan, hasil revisi UU KUHP ini akan disahkan dan ini akan mengubah produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang telah berlaku dan diterapkan di Indonesia selama 73 Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko ... ANTARA FOTO/R REKOTOMO Mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) berjalan kaki sambil membawa membentangkan poster dan spanduk saat berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019). Unjuk rasa yang diikuti ribuan mahasiswa itu menuntut dilakukannya peninjauan kembali atas UU KPK hasil revisi ke … Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo ... Sep 25, 2019 · UU Tipikor pasal 5 memang memuat aturan hukuman bagi pemberi suap mirip dengan pasal 605 RUU KUHP. Akan tetapi, pasal 6 UU Tipikor mengatur hukuman lebih berat bagi penyuap hakim, yakni 3-15 tahun bui. Bahkan, Pasal 12 UU Tipikor huruf (a) mengatur hukuman bagi pejabat negara atau hakim penerima suap: pidana seumur hidup atau penjara 4-20 tahun. Rancangan Undang-Undang 2019 - Pusat Data HukumOnline.com